Lembaga Dakwah Kampus Al-Iqtishod STEI Tazkia

Pengecas Ruhani Pemberi Inspirasi

Artikel

Sahabat bisa dapatkan artikel seputar Islam yang bisa menambah pemahaman kita mengenai Islam.

Audio

Download audio kajian dari asatidz terpercaya agar kita lebih mantap dalam memahami agama ini.

Join Us

Bergabung dengan sahabat lainnya di page facebook, twitter dan instagram untuk update artikel keren dan artwork awesome.

Rencana Gedung Baru DPR


Evaluasi Rencana Pembangunan Gedung Baru DPR dengan Prinsip Good Governance 
Oleh : Aziza Bunga Khairani

Tahun 2011 ini diawali dengan maraknya isu-isu pemerintahan dan politik yang beredar di kalangan masyarakat. Salah satu yang paling menyita perhatian masyarakat adalah rencana pembangunan gedung baru  DPR yang rencananya akan memakan biaya 1,1 trilyun Rupiah lebih. Hal ini menimbulkan polemik di berbagai kalangan, baik di kalangan anggota DPR sendiri, pemerintahan, dan juga masyarakat. Bagaimana tidak?, di tengah rendahnya kinerja DPR-RI dalam menjalankan kewajibannya, justru mereka ingin mendapatkan fasilitas yang lebih dengan alasan pembangunan ini akan meningkatkan kinerja mereka.

Mantan anggota Tim Peningkatan Kinerja DPR 2007-2009, Eva Kusuma menjelaskan bahwa rencana pembangunan gedung baru memang merupakan hasil kajian Tim Peningkatan Kinerja periode 2007-2009. Saat itu, Eva dan tim merekomendasikan diperlukannya gedung baru sebagai sistem pendukung kinerja anggota DPR.[1]

Menurut Marzuki Ali dalam wawancara langsung yang diadakan di salah satu stasiun televisi swasta menyatakan bahwa alasan-alasan pembangunan gedung baru ini adalah karena gedung DPR yang lama sudah tidak mampu lagi menampung para anggota DPR beserta tenaga ahlinya (over capacity) dan juga karena akan ada penambahan staff ahli, sehingga dibutuhkan infrastruktur yang memadai yaitu dengan adanya pembangunan gedung baru DPR.

Begitu banyaknya polemik yang terjadi dari rencana pembangunan gedung baru tersebut. Polemik tersebut tidak hanya terjadi diantara anggota DPR saja, akan tetapi di kalangan masyarakat dan juga di kalangan pemerintah.

Polemik yang terjadi di kalangan anggota DPR-RI dapat dilihat dari mulai bersuaranya sejumlah fraksi karena terdapat reaksi publik atas rencana pembangunan ini. Diantaranya, Fraksi Gerindra menegaskan akan tetap menolak rencana pembangunan gedung baru, sedangkan Fraksi Partai Demokrat menekankan tetap mendukung rencana pembangunan, dengan catatan, harus ada penghematan dari dana yang dianggarkan. Tiga fraksi lain, yaitu Fraksi PAN, Fraksi PPP, dan Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan sikap yang sama, diantaranya meminta agar rencana tersebut dihentikan, ditunda, dan dikaji ulang.  Sedangkan empat fraksi lainnya, seperti yang dikutip Kompas (30/3/2011) menyampaikan sikap yang berbeda-beda. Fraksi PKS menyatakan keberatan dengan rencana pembangunan gedung, tetapi memberikan beberapa catatan. Fraksi PKB mendukung, tetapi meminta agar gedung yang dibangun tidak terlalu mewah. Fraksi Partai Golkar, melalui Wakil Ketua DPR Priyo Budi Sansoto, meminta agar rencana DPR tidak ditanggapi berlebihan. Sementara Fraksi Partai Hanura secara tegas menolak rencana pembangunan gedung baru.[2] Bahkan polemik ini tidak hanya terjadi diantara berbagai saja, akan tetapi polemik ini juga terjadi di dalam satu fraksi sendiri, dimana terjadi perpecahan suara di dalam satu fraksi tersebut.

Polemik juga terjadi di kalangan masyarakat, dimana mayoritas masyarakat Indonesia tidak mendukung adanya pembangunan gedung DPR-RI ini. Hal ini dikarenakan masih tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran di Indonesia, rendahnya fasilitas kesehatan yang dapat dinikmati oleh kalangan masyarakat, serta buruknya infrastruktur di Indonesia ini, sehingga menurut masyarakat, sebaiknya anggaran yang digunakan untuk rencana pembangunan gedung baru DPR-RI sebesar 1,1 triliyun Rupiah lebih tersebut dialihkan kepada anggaran lain seperti untuk anggaran pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya.

Sedangkan polemik yang terjadi di pemerintahan dapat dilihat dari pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menyatakan bahwa rencana pembangunan gedung baru DPR-RI tersebut harus dikaji ulang, bahkan apabila di rasa pembangunan tersebut tidak penting, maka sebaiknya dibatalkan saja.

Dari pemaparan di atas, tulisan ini mencoba membahas mengenai aplikasi prinsip-prinsip good governance dalam perencanaan pembangunan gedung baru DPR.

Prinsip Good Governance
Menurut Masyarakat Tranparansi Indonesia (MTI), good governance adalah pemahaman atas prinsip-prinsip yang mendasari tata kelola pemerintahan yang baik itu sendiri. Dengan prinsip-prinsip itulah kemudian kita dapat mengukur sebaik atau seburuk apakah kinerja pemerintahan.[3] Menurut Hardjasoemantri (2003), prinsip-prinsip good governance diantaranya adalah partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi, peduli stakeholder, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta visi strategis.

Prinsip Good Governance dan Kriteria Pemerintahan yang Baik Menurut Islam
Prinsip-prinsip good governance yang telah dipaparkan di atas mengandung nilai-nilai yang islami. Dimana terdapat kemiripan antara prinsip-prinsip good governance dengan kriteria bagi sebuah pemerintahan yang baik menurut Islam. Kriteria tersebut diantaranya, pemerintah dituntut untuk berpegang teguh pada syariat dan mewujudkan kebahagiaan rakyat melalui penggunaan sumber-sumber daya yang efisien dan merata. Nabi Muhammad saw bersabda:
“Orang yang paling dicintai dan paling dekat kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seorang penguasa yang adil, sebaliknya orang yang paling dibenci dan jauh kedudukannya di sisi Allah adalah penguasa yang tidak adil.”
Kemudian, para penguasa harus bertanggung jawab kepada rakyat. Penguasa harus memberlakukan sebuah atmosfer musyawarah dalam pengambilan keputusan yang saling menguntungkan. Sebagaimana telah dijelaskan di dalam Surat Asy-Syuuraa: 38, yang artinya:
“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan-nya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.”
Kriteria selanjutnya adalah persamaan semua individu di depan hukum dan pemberlakuan keadilan yang merata. Sebagaimana telah dijelaskan di dalam Surat An-Nisaa’: 58, yang artinya:
“...Dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil..”

Keputusan Pembangunan Gedung Baru DPR-RI dan Good Governance
Dari polemik yang terjadi dalam rencana pembangunan gedung baru DPR, kita dapat melihat apakah dalam perencanaan pembangunan gedung baru ini menerapkan prinsip-prinsip good governance. Hal ini dapat dilihat dari prinsip yang pertama, yaitu partisipasi masyarakat. Dimana esensi dari prinsip ini adalah seluruh masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan yang sah yang mewakili kepentingan mereka. Mayoritas masyarakat tidak setuju dengan adanya rencana pembangunan gedung baru ini. Mereka berpendapat bahwa pembangunan gedung baru ini terlalu mewah, sedangkan masih banyak masalah-masalah yang belum terselesaikan yang lebih penting daripada hanya sekedar untuk membangun gedung tersebut. Sebagai wakil rakyat, seharusnya DPR dapat mewakili kepentingan masyarakat, tetapi yang terjadi adalah mereka justru tidak mendengar suara rakyat, yang mereka pikirkan hanya kepentingan pribadi dan partainya sendiri. Hal ini juga tidak memenuhi prinsip berorientasi pada konsensus. Hal ini dikarenakan mereka dalam hal pengambilan keputusan mengenai rencana pembangunan gedung baru ini sama sekali tidak memihak atau menyuarakan kepentingan masyarakat. Dengan kata lain, mereka tidak mengakomodir kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus yang menyeluruh. Dalam hal ini, konsensus yang terbentuk hanyalah konsensus di kalangan anggota dewan saja tanpa mengakomodir kepentingan masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan gedung baru ini.  

Peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW), Ade Irawan menyatakan bahwa ICW  menilai terdapat dua penyelewengan dalam pembangunan gedung baru DPR, yaitu dugaan pelanggaran prosedur perencanaan pembangunan dan dugaan mark up dalam rencana pembangunan gedung baru tersebut. Menurutnya, ada aturan untuk membangun gedung pemerintahan, yaitu peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.45 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara, akan tetapi semua itu dilanggar oleh DPR. Tender dilakukan sebelum meminta rekomendasi dari Kementrian Pekerjaan Umum. Hal ini mengindikasikan adanya tujuan lain dibalik rencana pembangunan gedung baru tersebut yaitu upaya untuk mencari rente atau bunga.[4] Hal ini menunjukkan tidak tegaknya supremasi hukum, karena mereka tidak memberlakukan hukum dalam perencanaan pembangunan tersebut. Seharusnya, ketika terjadi pelanggaran, supremasi hukum harus ditegakkan, akan tetapi pada kenyataannya pelanggaran tersebut tidak ditindaklanjuti, bahkan perencanaan pembangunan ini tetap dilanjutkan.
                
 Prinsip good governance  selanjutnya adalah transparansi. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa rencana pembangunan gedung DPR-RI ini bersifat transparansi, karena seluruh pihak dapat mengakses informasi mengenai rencana pembangunan gedung baru DPR ini dan informasi yang tersedia juga dapat dipantau oleh seluruh pihak. Akan tetapi, jika berbicara mengenai prinsip akuntabilitas, maka dapat dikatakan rencana pembangunan gedung baru ini belum acountable. Hal ini dikarenakan anggaran yang direncanakan dianggap tidak wajar dan pantas oleh masyarakat di tengah kondisi masyarakat yang masih sangat memprihatinkan. Sampai saat ini pun, DPR belum dapat mempertanggungjawabkan rencana anggaran yang akan digunakan dalam pembangunan gedung baru mewah tersebut, karena masalah anggaran ini masih akan ditinjau kembali oleh Badan Urusan Rumah Tangga (BURT).
               
Ketika membicarakan prinsip peduli stakeholder, maka dapat dilihat substansi dari rencana pembangunan gedung baru DPR ini. Apabila dikaitkan dengan peduli stakeholder, maka substansi dari rencana pembangunan gedung baru ini tidak memenuhi prinsip peduli stakeholder. Dimana, ketika nantinya pembangunan gedung baru ini dilaksanakan, maka yang dilayani hanya pihak-pihak tertentu yaitu hanya orang-orang yang duduk di DPR, tetapi tidak untuk maysarakat.
Apabila polemik ini dikaitkan dengan prinsip efektifitas dan efisiensi, dimana esensi dari prinsip ini adalah proses-proses yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga membuahkan hasil yang sesuai dengan kebutuhan warga masyarakat dan menggunakan sumberdaya secara efektif dan efisien. Maka, sudah jelas anggaran yang akan digunakan untuk pembangunan ini tidak efektif dan efisien. Hal ini dikarenakan anggaran yang direncanakan terlalu besar, padahal sebenarnya anggaran ini dapat diminimalisir bahkan bisa dialokasikan untuk kepentingan masyarakat yang lebih penting. Jika rencana pembangunan ini dilaksanakan, maka pembangunan ini tidak membuahkan hasil yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, karena hanya memenuhi kebutuhan anggota dewan saja.  

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam perencanaan pembangunan gedung baru DPR ini tidak menerapkan prinsip-prinsip good governance. Ketika prinsip-prinsip good governance ini diterapkan dengan baik, permasalahan atau polemik yang terjadi saat ini tidak akan terjadi, karena di dalam prinsip mengandung asas keadilan, sehingga tidak akan ada pihak yang merasa dirugikan. Good governance akan tercapai apabila pemerintahan, swasta, dan masyarakat menjalankan perannya dengan baik dan saling bersinergi. Akan tetapi, permasalahan yang terjadi dalam kasus ini adalah bahwa DPR tidak menjalankan perannya dengan baik dan tidak memihak kepada kepentingan rakyat dalam mengambil keputusan. Sebagai wakil rakyat, yang seharusnya menyuarakan kepentingan masyarakat justru menyuarakan kepentingan pribadi dan golongan. Hal inilah yang kemudian menyebabkan tidak tercapainya good governance. Prinsip good governance ini sangat perlu diterapkan di dalam suatu negara, sehingga akan tercipta suatu tata kelola pemerintahan yang baik dan berkeadilan.



[1] http://www.tempointeraktif.com/hg/politik/2011/03/28/
[2] http://nasional.kompas.com/read/2011/03/30/
[3] http://www.transparansi.or.id/
[4] www.metrotvnews.com

0 komentar:

Share is caring, Silahkan berbagi apa saja di sini.